logo
dpppusat
16 August 2019
INFO UPDATE
PERHATIAN BAGI SELURUH ANGGOTA IKATWI YANG SUDAH REGISTRASI MEMBER DIHARAPKAN AGAR MELAKUKAN PENGAJUAN KEGIATAN P2KB DENGAN MEMASUKKAN NOMOR STR DAN MASA BERLAKU STR | BAGI ANGGOTA YANG BEKERJA DI LUAR WILAYAH YANG DIPILIH HARAP SEGERA TERTIBKAN ADMINISTRASI KEANGGOTAANYA KARENA TIM VERIFIKASI WILAYAH ANDA TIDAK DAPAT MEMVERIFIKASI KEGIATAN ANDA DI CPD ONLINE DI LUAR WILAYAH | MULAI 2019 SEJAK E-STR MULAI DIBERLAKUKAN TIDAK DAPAT MENGURUS STR SECARA MANUAL DIKARENAKAN MTKP DIHAPUS DAN MTKI BERUBAH MENJADI KTKI | HARAP SEGERA MEMPERSIAPKAN DIRI ANDA, BIASAKAN ANDA MENGUPLOAD SETIAP ANDA MELAKUKAN KEGIATAN, AGAR ANDA TERBIASA DAN SIAP DENGAN SISTEM ONLINE YANG DIBERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH | CLP EDUCATION | GANGGUAN WICARA, BAHASA DAN KOMUNIKASI SOSIAL PADA ANAK | TUTORIAL PANDUAN CPD ONLINE DALAM BENTUK VIDEO | PANDUAN CPD ONLINE DALAM BENTUK TULISAN
Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN TERAPIS WICARA INDONESIA

( I K A T W I )

 

BAB I

BADAN PENYELENGGARA ORGANISASI

Pasal 1

Musyawarah Nasional

  1. Kedudukan:
  1. Musyawarah Nasional merupakan musyawarah tertinggi di tingkat pusat.
  2. Musyawarah Nasional merupakan musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, majelis kolegium, majelis kehormatan, Utusan Wilayah, utusan cabang, dan Peninjau.
  3. Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama belum ada pencabutan atau perubahan.
  4. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya dua per tiga dewan pengurus wilayah.
  5. Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional bersifat mengikat bagi seluruh anggota.
  1. Kekuasaan dan Kewenangan:
  1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Program Kerja IKATWI.
  2. Menilai pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Pusat IKATWI dalam melaksanakan amanat Musyawarah Nasional dengan kriteria penilaian diterima, diterima dengan catatan atau ditolak.
  3. Memilih Ketua Umum dan melaksanakan pelantikan Ketua Umum untuk periode selanjutnya.
  1. Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan:
  1. Musyawarah Nasional diselenggarakan sekali dalam lima tahun.
  2. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional menjadi tanggung jawab Ketua Umum Pengurus Pusat.
  3. Ketua Umum membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional yang terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  4. Rancangan acara Musyawarah Nasional ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan saran-saran dari Daerah dalam Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Musyawarah Nasional.
  5. Acara inti Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya meliputi:
  6. Laporan pertanggung jawaban Ketua Umum yang sekurang-kurangnya meliputi kebijakan Pengurus Pusat, Organisasi, pelaksanaan program kerja dan keputusan-keputusan lain dan keuangan organisasi disusun sesuai dengan kaidah penulisan laporan.
  7. Setelah laporan pertanggung jawaban Ketua Umum dinilai oleh masing-masing wilayah, maka Ketua Sidang menyatakan Pengurus Pusat IKATWI dimisioner.
  8. Pemilihan dan pelantikan Ketua Umum periode selanjutnya.
  9. Pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi.
  10. Penetapan Garis Besar Haluan Organisasi dan Program Kerja untuk Pengurus    Pusat periode selanjutnya.
  11. Penetapan tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional berikutnya.
  12. Selama Musyawarah Nasional berlangsung dapat diadakan kegiatan-kegiatan selain yang telah ditentukan sebagai acara Musyawarah Nasional pada butir 5 di atas selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi dan tidak mengganggu jalannya Musyawarah Nasional.
  13. Bersamaan dengan diselenggarakannya Musyawarah Nasional, sedapat mungkin diadakan Pertemuan Ilmiah yang pelaksanaannya tidak mengganggu jalannya acara inti Musyawarah Nasional dan proporsional dengan acara inti Musyawarah Nasional.
  14. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum Musyawarah Nasional dilakukan, Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Pra Musyawarah Nasional.
  15. Undangan, susunan acara dan materi Musyawarah Nasional sudah harus dikirim oleh Pengurus Pusat dengan menggunakan sarana pengiriman yang tercepat Selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan).
  16. Laporan pertanggung jawaban Ketua Umum IKATWI Pusat sudah harus dikirimkan selambat lambatnya 14(empat belas) hari oleh Pengurus Pusat dengan menggunakan sarana pengiriman yang tercepat.
  1. Peserta :
  1. Pengurus Harian Pusat,
  2. Peninjau, adalah anggota IKATWI yang diusulkan oleh Pengurus Pusat, pengurus wilayah dan Pengurus cabang kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional dan dapat mengikuti sidang pleno maupun sidang komisi.
  3. Undangan, hanya dapat hadir dalam sidang pleno organisasi.
  4. Utusan, ditentukan oleh Rapat Pengurus Wilayah dengan ketentuan:
  5. terdaftar menjadi anggota
  6. Sudah melunasi iuran sampai saat Musyawarah Nasional dilaksanakan.
  7. Tidak sedang terkena sanksi organisasi.
  8. Badan Pengurus Harian Wilayah sebanyak 3 utusan.
  9. Jumlah utusan cabang dengan proporsi sebagai berikut:

1 – 10 anggota berhak mengirim 1 (satu) orang utusan

1 – 20 anggota berhak mengirim 2 (dua) orang utusan

1 – 30 anggota berhak mengirim 3 (tiga) orang utusan

1 – 40 anggota berhak mengirim 4 (empat) orang utusan

1- 50 anggota berhak mengirim 5 (lima) orang utusan

> 60 anggota berhak mengirim 6 (enam) orang utusan

  1. Keabsahan:
  1. Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah wilayah dan cabang.
  2. Kuorum dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah utusan.
  3. Bila persyaratan kuorum tidak terpenuhi, maka Musyawarah Nasional diundur selama 60 menit.
  1. Hak Suara:
  1. Hak suara untuk mengambil keputusan hanya dimiliki oleh utusan yang mendapat mandat resmi dari wilayah dan cabang, satu utusan memiliki satu suara.
  2. Pengurus Pusat dan badan kelengkapan organisasi hanya mempunyai hak bicara.

 

  1. Tata Tertib:

Musyawarah Nasional diselenggarakan mengikuti tata tertib yang disusun dalam Rapat Kerja untuk persiapan Musyawarah Nasional dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.

 

Pasal 2

Musyawarah Wilayah

  1. Kedudukan:
  2. Musyawarah wilayah (Muswil) adalah musyawarah di tingkat provinsi.
  3.  Keputusan-keputusan yang diambil dalam Muswil mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama belum ada pencabutan atau perubahan oleh Muswil yang diadakan kemudian sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART.
  4.  Keputusan-keputusan Muswil bersifat mengikat bagi seluruh anggota di tingkat wilayah.
  5. Kewajiban dan Kewenangan:
  6. Membahas dan menetapkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi wilayah.
  7. Menetapkan usulan bagi pengurus wilayah.
  8. Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua wilayah dalam melaksanakan program kerja serta amanat Muswil.
  9. Memilih Ketua wilayah.

 

  1. Peserta :

Muswil dihadiri oleh Pengurus wilayah, Pengurus Pusat, anggota wilayah, peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh Pengurus wilayah.

 

  1. Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan:
  2. Muswil diselenggarakan sekali dalam lima tahun.
  3. Penyelenggaraan Muswil menjadi tanggung jawab Ketua wilayah.
  4. Panitia Pelaksana Muswil ditetapkan oleh Ketua wilayah dengan diketahui oleh Pengurus wilayah.
  5. Tatacara pencalonan Ketua wilayah sudah harus diberitahukan kepada seluruh anggota wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Muswil melalui pengurus cabang
  6. Isi dan susunan acara Muswil ditetapkan oleh Pengurus wilayah dan Panitia Pelaksana Muswil dengan mempertimbangkan saran-saran anggota.
  7. Acara inti Muswil sekurang-kurangnya meliputi:
    a.   Laporan pertanggungjawaban Ketua wilayah yang terdiri dari  kebijakan Pengurus wilayah, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program kerja  dan usulan pengembangan serta keuangan organisasi.
  8. Pemilihan Ketua wilayah periode selanjutnya.
  9. Pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi.
  10. Selama Muswil berlangsung dapat diadakan kegiatan-kegiatan selain yang telah ditentukan sebagai acara Muswil pada butir 6 di atas, selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi dan tidak mengganggu jalannya Muswil.
  11. Undangan, susunan acara dan materi Muswil sudah harus dikirim oleh Pengurus Wilayah dengan menggunakan sarana pengiriman yang tercepat Selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muswil dilaksanakan.
  12. Laporan pertanggung jawaban Ketua DPW IKATWI sudah harus dikirimkan ke anggota melalui pengurus cabang selambat lambatnya 14 (empat belas) hari oleh Pengurus Wilayah dengan menggunakan sarana pengiriman yang tercepat.

 

  1. Keabsahan:
  2. Muswil dianggap sah bila setengah jumlah anggota wilayah sebagai peserta hadir pada saat penghitungan kuorum.
  3. Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Muswil diundurkan paling lambat 60 menit dan atas persetujuan anggota yang telah hadir, Muswil dapat dianggap sah dengan jumlah anggota wilayah sebagai peserta yang hadir pada saat penghitungan kuorum.
  4. Keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam Muswil dilaporkan kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya 2 minggu setelah Muswil untuk disahkan.
  5. Hak Suara dan Hak Bicara:
  6. Hak suara dan hak bicara hanya dimiliki oleh anggota wilayah yang bersangkutan.
  7. Pengurus Pusat  hanya memiliki hak bicara.
  8. Undangan tidak mempunyai hak suara maupun hak bicara.
  9. Tata Tertib:
  10. Muswil diselenggarakan mengikuti tata tertib yang disusun dalam Rapat Pengurus wilayah dan disahkan dalam Muswil.
  11. Muswil dibuka dan dipimpin oleh Ketua wilayah sampai dengan saat terpilihnya Ketua dan Sekretaris Sidang Muswil.
  12. Ketua dan Sekretaris Muswil dipilih dari peserta yang hadir .
  13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan oleh Muswil dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

 

Pasal 3

Musyawarah Cabang

  1. Kedudukan:
  2. Musyawarah cabang (Muscab) adalah musyawarah di tingkat kabupaten/kota.
  3. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Muscab mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama belum ada pencabutan atau perubahan oleh Muscab yang diadakan kemudian sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART.
  4. Keputusan-keputusan Muscab bersifat mengikat bagi seluruh anggota di tingkat cabang.
  5. Kewajiban dan Kewenangan:
  6. Membahas dan menetapkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi cabang.
  7. Menetapkan usulan bagi pengurus cabang.
  8. Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua cabang dalam melaksanakan program kerja serta amanat Muscab.
  9. Memilih Ketua cabang.

 

  1. Peserta :

Muscab dihadiri oleh Pengurus cabang, Pengurus wilayah, anggota cabang, dan undangan yang ditetapkan oleh Pengurus cabang.

  1. Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan:
  2. Muscab diselenggarakan sekali dalam lima tahun.
  3. Penyelenggaraan Muscab menjadi tanggung jawab Ketua cabang.
  4. Panitia Pelaksana Muscab ditetapkan oleh Ketua cabang dengan diketahui oleh Pengurus cabang.
  5. Tatacara pencalonan Ketua cabang sudah harus diberitahukan kepada seluruh anggota cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Muscab melalui pengurus cabang
  6. Isi dan susunan acara Muscab ditetapkan oleh Pengurus cabang dan Panitia Pelaksana Muscab dengan mempertimbangkan saran-saran anggota.
  7. Acara inti Muscab sekurang-kurangnya meliputi:
    a.   Laporan pertanggungjawaban Ketua cabang yang terdiri dari  pengelolaan organisasi, pelaksanaan program kerja  dan keuangan organisasi.
  8. Pemilihan Ketua cabang periode selanjutnya.
  9. Pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi.
  10. Selama Muscab berlangsung dapat diadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat lokal, selain yang telah ditentukan sebagai acara Muscab pada butir 6 di atas, selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi dan tidak mengganggu jalannya Muscab.
  11. Undangan, susunan acara dan materi Muscab sudah harus dikirim oleh Pengurus Cabang dengan menggunakan sarana pengiriman ke anggota selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muscab dilaksanakan.
  12. Laporan pertanggung jawaban Ketua DPC IKATWI disampaikan pada saat Muscab berlangsung.

 

  1. Keabsahan:
  2. Muscab dianggap sah bila setengah jumlah anggota cabang sebagai peserta hadir pada saat penghitungan kuorum.
  3. Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Muscab diundurkan paling lambat 60 menit dan atas persetujuan anggota yang telah hadir, Muscab dapat dianggap sah dengan jumlah anggota cabang sebagai peserta yang hadir pada saat penghitungan kuorum.
  4. Keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam Muscab dilaporkan kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya 2 minggu setelah Muscab untuk disahkan.
  5. Hak Suara dan Hak Bicara:
  6. Hak suara dan hak bicara hanya dimiliki oleh anggota cabang yang bersangkutan.
  7. Pengurus Wilayah  hanya memiliki hak bicara.
  8. Undangan tidak mempunyai hak suara maupun hak bicara.
  9. Tata Tertib:
  10. Muscab diselenggarakan mengikuti tata tertib yang disusun dalam Rapat Pengurus cabang dan disahkan dalam Muscab.
  11. Muscab dibuka dan dipimpin oleh Ketua cabang sampai dengan saat terpilihnya Ketua dan Sekretaris Sidang Muscab.
  12. Ketua dan Sekretaris Muscab dipilih dari peserta yang hadir .
  13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan oleh Muscab dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

 

 

BAB II

TINGKAT PELAKSANA ORGANISASI

Pasal 4

Pengurus Pusat

  1. Status:
  2. Pengurus Pusat adalah pengurus pusat nasional.
  3. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun.
  4. Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum dan hanya dapat menjabat berturut-turut maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan.
  5. Pengurus Harian Pusat terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara, yang kesemuanya itu tidak dapat merangkap jabatan lain dalam kepengurusan organisasi IKATWI.

 

  1. Lingkup Tugas Pengurus Pusat
  2. Mengkoordinasikan kegiatan IKATWI.
  3. Menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat umum yang berlaku di tingkat nasional.
  4. Melaksanakan program kerja, termasuk pemantauan dan evaluasinya.
  5. Melaksanakan amanat Musyawarah Nasional dan kegiatan organisasi berdasarkan AD/ART.
  6. Menjadi pusat informasi dan dokumentasi, sehingga dapat memasok kebutuhan wilayah dan cabang.
  7. Kewajiban dan Kewenangan:
  8. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
  9. Menyebarkan informasi kepada seluruh anggota mengenai kegiatan pengurus pusat, pengambilan keputusan organisasi ataupun penyesuaian atas pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional.
  10. Mengatur, mengkoordinasikan dan mendinamiskan wilayah dan cabang.
  11. Melalui Ketua Umum, mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Musyawarah Nasional berikutnya.
  12. Memantapkan pusat informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh wilayah dan cabang.
  13. Menjalin dan membina hubungan baik dengan berbagai instansi/lembaga di dalam ataupun di luar negeri.
  14. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kerjanya dan amanat Musyawarah Nasional di hadapan Sidang Musyawarah Nasional.
  15. Membentuk Badan Khusus/Panitia Ad-Hoc yang diserahi penyelenggaraan tugas-tugas khusus.
  16. Membuat Surat Keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART Organisasi.
  17. Kriteria Calon Ketua Umum sebagai berikut:
  18. Terdaftar sebagai anggota IKATWI yang selama menjadi anggota telah membuktikan usahanya untuk mengembangkan organisasi IKATWI.
  19. Tidak pernah terkena sanksi organisasi.
  20. Sudah menjadi anggota IKATWI sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
  21. Melunasi iuran keanggotaan tanpa terputus sejak mulai menjadi anggota IKATWI.
  22. Tidak sedang menjabat sebagai ketua wilayah atau cabang.
  23. Pernah duduk sebagai pengurus IKATWI sedikitnya selama 3 (tiga) tahun.
  24. Mampu menjalin hubungan luas di dalam maupun luar negeri.
  25. Memiliki visi dan misi bagi pengembangan kualitas organisasi.
  26. Mengajukan program kerja sebagai penjabaran visi dan misi, yang sesuai dengan rencana induk organisasi.
  27. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan kesanggupannya untuk aktif dalam kepengurusan.
  28. Dicalonkan oleh utusan wilayah dan cabang.
  29. Hadir dan mempresentasikan visi dan misinya di hadapan Musyawarah Nasional.

 

 

  1. Tata Cara Pengelolaan:
  2. Ketua Umum terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Nasional membentuk kepengurusan di tingkat pusat dan diumumkan ke seluruh anggota.
  3. Serah terima jabatan kepengurusan tingkat pusat harus dilakukan pada saat Musyawarah Nasional.
  4. Ketua Umum menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Ketua Umum demisioner.
  5. Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, yang karena berhenti atau suatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya dalam tenggang masa jabatan, maka tugas dan wewenang Ketua Umum dijabat Wakil Ketua.
  6. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengurus Pusat membuat Pedoman dan Pembagian Tugas serta Wewenang anggota Pengurus Pusat.
  7. Ketua Umum berwenang menunjuk anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan anggota IKATWI perorangan untuk mewakili organisasi dalam berhubungan dengan lembaga lain atas persetujuan rapat pengurus.

 

Pasal 5

Janji Ketua Umum

Demi Tuhan, saya berjanji bahwa :

  1. Saya sebagai ketua IKATWI, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
  2. Saya akan setia dan taat kepada bangsa dan Negara Republik Indonesia
  3. Saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan
  4. Saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja yang mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya
  5. Saya akan menjalankan jabatan sebagai Ketua IKATWI dan senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan saya sendiri atau golongan
  6. Saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan organisasi

 

Pasal 6

Rapat Pengurus Pusat

  1. Rapat Pengurus Pusat merupakan rapat pengurus Harian di tingkat Pusat.
  2. Rapat Pengurus Pusat dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

 

Pasal 7

Rapat Kerja Nasional

  1. Kedudukan:
  2. Rapat Kerja Nasional adalah rapat Pengurus Pusat yang dihadiri oleh pengurus pusat , utusan wilayah dan cabang.
  3. Rapat Kerja Nasional, bertujuan membahas implementasi program kerja amanat Musyawarah Nasional, menyempurnakan dan memperbaikinya untuk dilaksanakan pada periode kepengurusan.
  4. Rapat Kerja Nasional terakhir dalam satu periode kepengurusan merupakan Rapat Kerja persiapan Musyawarah Nasional.

 

  1. Ketentuan Penyelenggaraan:
  2. Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat.
  3. Rapat Kerja Nasional harus sudah diselenggarakan pada tahun pertama periode kepengurusan dan pada tahun selanjutnya dapat diselenggarakan minimal sekali dalam 1 tahun.
  4. Rapat Kerja Persiapan Musyawarah Nasional harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional.
  5. Undangan untuk mengikuti Rapat Kerja Nasioanal harus sudah dikirimkan ke Pengurus wilayah dan cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Kerja dilaksanakan dengan menggunakan sarana pengiriman tercepat.
  6. Setiap wilayah dan cabang berhak mengirimkan 1 (satu) orang utusan selain Ketua dan masing-masing memiliki hak bicara dan hak suara, serta peninjau yang hanya memiliki hak bicara.
  7. Utusan wilayah dan cabang dalam Rapat Kerja Persiapan Musyawarah Nasional adalah bagian dari utusan pada Musyawarah Nasional yang akan datang.
  8. Acara inti Rapat Kerja Persiapan Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya meliputi laporan Pengurus Pusat mengenai persiapan Musyawarah Nasional.
  9. Tata tertib Rapat Kerja disusun oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan usulan wilayah dan cabang yang disahkan dalam Rapat Kerja.
  10. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini, diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

 

Pasal 8

Pengurus Wilayah

  1. Status:
  2. Pengurus wilayah adalah pengurus di tingkat provinsi
  3. Pembentukan kepengurusan di wilayah baru, dilakukan apabila sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) anggota yang berdomisili di wilayah tersebut.
  4. Jika keanggotaan di provinsi belum memenuhi jumlah yang ditentukan (minimal 5 orang), maka dapat bergabung ke provinsi yang terdekat
  5. Pembentukan pengurus wilayah diajukan atas inisiatif anggota IKATWI yang bekerja di provinsi tertentu melalui permohonan yang ditujukan kepada pengurus pusat.
  6. Masa jabatan Pengurus wilayah berlangsung selama 5 (lima) tahun, apabila masa kepengurusan telah habis tetapi belum dapat melakukan muswil, maka diberikan tenggang waktu selambat-lambatnya 6 bulan.
  7. Pengurus wilayah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan divisi-divisi.
  8.  Bentuk susunan Pengurus wilayah adalah sesuai dengan bentuk susunan Pengurus wilayah, dengan variasi sesuai kebutuhan wilayah setempat.
  9. Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua wilayah, yang karena berhenti atau suatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya dalam tenggang masa jabatan, maka tugas dan wewenang Ketua Wilayah dijabat Wakil Ketua.
  10. Lingkup Tugas Pengurus wilayah.
  11. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan program kerja organisasi di tingkat wilayah.
  12. Menetapkan kebijakan wilayah yang sejalan dengan kebijakan pengurus wilayah dan berdasarkan atas AD/ART.
  13. Melaksanakan program kerja, amanat dan keputusan muswil.
  14. Menjadi pusat informasi dan dokumentasi, untuk kebutuhan anggota dalam kaitan dengan program kerja wilayah.
  15. Mengajukan usulan untuk program kerja dan atau rencana induk jangka panjang organisasi kepada pengurus Pusat untuk diajukan dalam Musyawarah Nasional.
  16. Kewajiban dan wewenang:
  17. Melaksanakan keputusan muswil.
  18. Mengadakan pemantauan terhadap masalah dan/atau praktek profesi di tingkat wilayah.
  19. Melakukan pendataan kegiatan pelayaanan jasa Terapi Wicara di tingkat wilayah.
  20. Memfasilitasi anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa Terapi Wicara yang dilakukan oleh para anggota.
  21. Menjalin hubungan baik dengan berbagai instansi/lembaga di tingkat wilayah di dalam dan luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan program kerjanya.
  22. Bila dianggap perlu, Pengurus wilayah dapat membentuk kelengkapan organisasi tingkat wilayah.
  23. Menyampaikan laporan tahunan kepada Pengurus wilayah mengenai kondisi organisasi wilayah yang setidak-tidaknya mencakup jumlah anggota, kegiatan dan masalah yang dihadapi wilayah.
  24. Melalui Ketua wilayah, menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam muswil kepada anggota
  25. Ketua wilayah berwenang menyusun kepengurusan serta membuat Pedoman Pembagian Tugas dan Wewenang antar anggota Pengurus.
  26. Persyaratan untuk menjadi Ketua wilayah adalah:
  27. Terdaftar sebagai anggota IKATWI dan selama menjadi anggota telah membuktikan usahanya untuk mengembangkan organisasi IKATWI.
  28. Tidak pernah terkena sanksi organisasi.
  29. Sudah menjadi anggota IKATWI sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
  30. Melunasi iuran keanggotaan tanpa terputus sejak mulai menjadi anggota IKATWI.
  31. Telah melunasi iuran untuk masa jabatannya.
  32. Sanggup mengembangkan hubungan luas dengan instansi/lembaga, terutama di tingkat Daerah.
  33. Menyampaikan visi dan misi bagi pengembangan kualitas organisasi.
  34. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan kesanggupannya untuk aktif memimpin kepengurusan.
  35. Mengajukan program kerja yang mengacu kepada rencana induk organisasi.
  36. Hadir dan menyampaikan presentasi dalam muswil
  37. Mengajukan pencalonan sesuai persyaratan yang dibuat oleh Panitia Pelaksana muswil
  38. Ketua wilayah menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Ketua wilayah demisioner.
  39. Serah terima kepengurusan harus telah dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesai muswil.
  40. Ketua wilayah dapat menjabat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kepengurusan wilayah secara berturut-turut.
  41. Anggota yang bertempat tinggal di daerah yang belum mempunyai Pengurus wilayah dapat menjadi anggota dari wilayah terdekat.
  42. Tata Cara Pengelolaan:
  43. Pengurus wilayah selambat-lambatnya harus sudah terbentuk 1 (satu) bulan setelah muswil.
  44. masa jabatan ketua wilayah mengikuti masa jabatan ketua umum
  45. Pengurus wilayah harus sudah mendapatkan pengesahkan secara tertulis dari Pengurus pusat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Pengurus wilayah.
  46. Ketua wilayah dipilih dalam muswil dengan mengikuti prosedur pencalonan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Ketua wilayah

 

Pasal 9

Pengurus cabang

  1. Status:
  2. Pengurus cabang adalah pengurus di tingkat kabupaten/kota.
  3. Pembentukan kepengurusan di cabang baru, dilakukan apabila sekurang-kurangnya terdapat 10 (sepuluh) anggota yang berdomisili di kabupaten/kota tersebut.
  4. Jika keanggotaan di kabupaten/ kota belum memenuhi jumlah yang ditentukan (minimal 10 orang), maka dapat bergabung menjadi satu cabang
  5. Pembentukan pengurus cabang diajukan atas inisiatif anggota IKATWI yang bekerja di kabupaten/ kota tertentu melalui permohonan yang ditujukan kepada Pengurus wilayah dengan tembusan ke pengurus pusat.
  6. Masa jabatan Pengurus cabang berlangsung selama 5 (lima) tahun, apabila masa kepengurusan telah habis tetapi belum dapat melakukan muscab, maka diberikan tenggang waktu selambat-lambatnya 6 bulan.
  7. Pengurus cabang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
  8.  Bentuk susunan Pengurus cabang adalah sesuai dengan bentuk susunan Pengurus cabang, dengan variasi sesuai kebutuhan cabang setempat.
  9. Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua cabang yang karena berhenti atau suatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya dalam tenggang masa jabatan, maka tugas dan wewenang Ketua Umum dijabat Wakil Ketua.
  10. Lingkup Tugas Pengurus cabang.
  11. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan program kerja organisasi di tingkat cabang.
  12. Menetapkan kebijakan wilayah yang sejalan dengan kebijakan pengurus cabang dan berdasarkan atas AD/ART.
  13. Melaksanakan program kerja, amanat dan keputusan Muscab.
  14. Menjadi pusat informasi dan dokumentasi, untuk kebutuhan anggota dalam kaitan dengan program kerja cabang.
  15. Mengajukan usulan untuk program kerja dan atau rencana induk jangka panjang organisasi kepada pengurus Pusat untuk diajukan dalam Musyawarah Nasional.
  16. Kewajiban dan wewenang:
  17. Melaksanakan keputusan muscab.
  18. Mengadakan pemantauan terhadap masalah dan/atau praktek profesi di tingkat cabang.
  19. Melakukan pendataan kegiatan pelayaanan jasa Terapi Wicara di tingkat cabang.
  20. Memfasilitasi anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa Terapi Wicara yang dilakukan oleh para anggota.
  21. Menjalin hubungan baik dengan berbagai instansi/lembaga di tingkat cabang di dalam dan luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan program kerjanya.
  22. Bila dianggap perlu, Pengurus cabang dapat membentuk kelengkapan organisasi tingkat wilayah.
  23. Menyampaikan laporan tahunan kepada Pengurus cabang mengenai kondisi organisasi cabang yang setidak-tidaknya mencakup jumlah anggota, kegiatan dan masalah yang dihadapi cabang
  24. Melalui Ketua cabang, menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam muscab kepada ketua wilayah.
  25. Ketua cabang berwenang menyusun kepengurusan serta membuat Pedoman Pembagian Tugas dan Wewenang antar anggota Pengurus.
  26. Persyaratan untuk menjadi Ketua cabang adalah:
  27. Terdaftar sebagai anggota IKATWI dan selama menjadi anggota telah membuktikan usahanya untuk mengembangkan organisasi IKATWI.
  28. Tidak pernah terkena sanksi organisasi.
  29. Sudah menjadi anggota IKATWI sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  30. Melunasi iuran keanggotaan tanpa terputus sejak mulai menjadi anggota IKATWI.
  31. Telah melunasi iuran untuk masa jabatannya.
  32. Sanggup mengembangkan hubungan luas dengan instansi/lembaga, terutama di tingkat Daerah.
  33. Menyampaikan visi dan misi bagi pengembangan kualitas organisasi.
  34. Menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan kesanggupannya untuk aktif memimpin kepengurusan.
  35. Mengajukan program kerja yang mengacu kepada rencana induk organisasi.
  36. Hadir dan menyampaikan presentasi dalam muscab
  37. Mengajukan pencalonan sesuai persyaratan yang dibuat oleh Panitia Pelaksana muscab
  38. Ketua cabang menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan Ketua cabang demisioner.
  39. Serah terima kepengurusan harus telah dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesai muscab.
  40. Ketua cabang dapat menjabat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kepengurusan cabang secara berturut-turut.
  41. Anggota yang bertempat tinggal di daerah yang belum mempunyai Pengurus cabang dapat menjadi anggota dari cabang terdekat.
  42. Tata Cara Pengelolaan:
  43. Pengurus cabang selambat-lambatnya harus sudah terbentuk 1 (satu) bulan setelah muscab.
  44. masa jabatan ketua cabang mengikuti masa jabatan ketua umum
  45.  Pengurus cabang harus sudah mendapatkan pengesahkan secara tertulis dari Pengurus wilayah selambat-lambatnya 2 (dua ) minggu setelah pemberitahuan Pengurus cabang
  46. Ketua cabang dipilih dalam muscab dengan mengikuti prosedur pencalonan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Ketua cabang.

 

Pasal 10

Rapat Anggota

  1. Rapat Anggota adalah Rapat Pengurus lengkap di tingkat wilayah dan cabang yang dihadiri oleh Pengurus wilayah dan pengurus cabang serta segenap kelengkapan organisasi tingkat wilayah dan cabang.
  2. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
  3. Rapat Anggota dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah penting dan mendesak.

 

Pasal 11

Rapat Pengurus Wilayah dan Cabang

  1. Rapat Pengurus wilayah dan cabang merupakan rapat pengurus lengkap di tingkat wilayah dan cabang
  2. Rapat Pengurus wilayah dan cabang dilakukan rutin setidak-tidaknya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.

 

BAB III

MAJELIS KEHORMATAN

A.Status

  1. Majelis kehormatan adalah perangkat kelengkapan organisasi IKATWI
  2. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun
  3. Pengurus Majelis Kehormatan merupakan ketua umum yang pernah menjabat.
  4. Pengurus Majelis Kehormatan terdiri dari Ketua dan anggota

 

  1. Kewajiban dan Kewengangan :
  2. memberikan saran, pendapat, dan pertimbnagan tentang pelaksanaan, penegakan, pelanggaran disiplin organisasi dan kode etik Terapis Wicara Indonesia.
  3. Memberikan bimbingan, pengawasan, penilaian dalam pelaksanaan disiplin organisasi dan kode etik terapis wicara Indonesia.
  4. memberikan sumpah kepada ketua umum terpilih pada saat musyawarah nasional

 

  1. Tata Cara Pengelolaan
  2. Ketua majelis kehormatan Terapis Wicara dipilih dan ditetapkan dalam RAKERNAS
  3. Majelis kehormatan terapis wicara segera menjalankan tugasnya setelah RAKERNAS

 

 

BAB IV

MAJELIS KOLEGIUM

  1. Status
  1. Majelis kolegium Terapi Wicara adalah badan khusus IKATWI yang bertanggungjawab memberikan masukan kepada pengurus pusat dalam pengembangan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penerapan sistem pendidikan Terapis Wicara
  2. Majelis kolegium Terapis WIcara dibentuk di tingkat pusat.
  1. Kewajiban dan Wewenang
  1. Melaksanakan isi anggaran dasar dan rumah tangga IKATWI serta semua keputusan yang telah diputuskan oleh rapat kerja nasional
  2. Mempunyai kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan system pendidikan terapi wicara
  3. Mewakili IKATWI dalam bidang pendidikan Terapis Wicara setelah berkoordinasi dengan Perkumpulan Pendidikan Terapi Wicara Indonesia (PPTWI)
  1. Tata cara pengelolaan:
  1. Ketua majelis kolegium Terapis Wicara dipilih dan ditetapkan dalam RAKERNAS
  2. Pengurus majelis kolegium terapis wicara adalah anggota biasa
  3. Majelis kolegium terapis wicara segera menjalankan tugasnya setelah RAKERNAS

 

KEPUTUSAN

Pasal 10

Proses Pengambilan Keputusan

  1. Semua keputusan yang diambil dalam organisasi dan badan kelengkapan IKATWI dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
  2. Apabila tidak dapat tercapai melalui musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan perhitungan suara terbanyak.
  3. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut perseorangan, dilakukan dengan menjaga asas praduga tak bersalah.

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Ketentuan

Anggota IKATWI terdiri atas:

  1. Anggota Biasa adalah terapis wicara yang terdaftar, telah lulus dari lembaga pendidikan terapi wicara sekurang-kurangnya tingkat Diploma III baik dalam maupun luar negeri
  2. Anggota Luar Biasa adalah mahasiswa terapi wicara tingkat akhir.
  3. Anggota Kehormatan adalah mereka yang diangkat oleh Pengurus Pusat sehubungan dengan jasa dan pengabdian dalam mengajukan terapi wicara di Indonesia

 

Pasal 12

Tata Cara Penerimaan Anggota

  1. Untuk menjadi anggota biasa dan anggota luar biasa, calon harus memenuhi persyaratan administarif yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
  2. Calon anggota mengisi formulir keanggotaan yang disediakan Pengurus wilayah atau Pengurus wilayah terdekat bagi wilayah yang belum ada pengurus wilayahnya.
  3. Formulir keanggotaan diteruskan Pengurus wilayah kepada Pengurus Pusat sesuai tata cara adiminsitrasi yang berlaku.
  4. Kartu Tanda Anggota IKATWI diterbitkan oleh Pengurus Pusat bagi calon anggota yang keanggotaannya telah disetujui oleh Pengurus wilayah.

 

Pasal 13

Hak Anggota

  1. Anggota Biasa berhak menyampaikan pendapat, usul atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi dan memilih serta dipilih.
  2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, berhak menyampaikan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus dan mengikuti kegiatan organisasi tetapi tidak berhak memilih dan dipilih.
  3. Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas keorganisasian dan/atau kegiatan keilmuan maupun kegiatan profesi.

 

Pasal 14

Kewajiban Anggota

  1. Setia kepada Organisasi.
  2. Menjunjung tinggi Kode Etik Terapi Wicara.
  3. Tunduk dan patuh kepada Keputusan-Keputusan dan peraturan-peraturan Organisasi.
  4. Menjaga nama baik organisasi.
  5. Turut melaksanakan dan mendukung amal usaha Organisasi.
  6. Membayar Uang Pangkal.
  7. Melunasi iuran Anggota tepat waktu.

 

 

 

 

Pasal 15

Kehilangan Keanggotaan

  1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan.
  2. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik IKATWI.

 

Pasal 16

Tata Cara Pemberhentian Anggota

  1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.
  2. Atas ketetapan Pengurus Pusat atau usul Pengurus wilayah, seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan oleh Pengurus Pusat sesudah didahului dengan peringatan, karena dianggap melakukan perbuatan/tindakan yang melanggar Kode Etik dan/atau merugikan organisasi.
  3. Atas ketetapan Pengurus Pusat atau usul Pengurus wilayah, masa pemberhentian sementara seorang anggota yang dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan. Paling lama 6 (enam) bulan sesudah pemberhentian sementara, Pengurus Daerah dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian/pemecatan kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan.
  4. Keputusan Pemberhentian Sementara, Pencabutan Pemberhentian Sementara dan Pemecatan seorang anggota harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan paling lama 1 (satu) minggu sejak tanggal keputusan dengan tembusan-tembusannya kepada semua Pengurus Daerah dan atau instansi terkait.
  5. Keputusan tersebut dapat diumumkan dalam berita penerbitan resmi IKATWI.

 

Pasal 17

Pembelaan

  1. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat mengajukan pembelaan diri di depan Pengurus Pusat dengan tata cara pembelaan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
  2. Keputusan Musyawarah Nasional dapat membatalkan, mengubah atau memperkuat keputusan mengenai anggota berdasarkan atas pembelaan yang diajukan oleh anggota tersebut dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah utusan yang hadir dalam Musyawarah Nasional. 

 

Pasal 18

Sanksi Organisasi

  1. Pengurus Pusat dengan persetujuan Rapat Pengurus dapat mengambil tindakan administratif terhadap Pengurus wilayah yang tindakannya secara perorangan atau bersama-sama merugikan nama baik organisasi.
  2. Dalam keadaan dimana Pengurus wilayah secara keseluruhan dikenai sanksi administratif, maka sampai ada penyelesaian lebih lanjut dari Pengurus Pusat, tanggung jawab kepengurusan tingkat Daerah tersebut diambil alih atau diputuskan lain oleh Pengurus Pusat.

 

BAB V

KEUANGAN

Pasal 19

Sumber dan Penjelasan Keuangan

  1. Besarnya uang pangkal ditetapkan oleh Rapat Kerja.
  2. Besarnya uang iuran ditentukan sesuai kebutuhan Wilayah  dan disahkan dalam Rapat kerja.
  3. Setengah (50%) uang pangkal diserahkan kepada Pengurus Pusat sedangkan selebihnya untuk Pengurus Daerah.
  4. Empat puluh persen (40%) dari uang iuran diserahkan kepada Pengurus Pusat, sedangkan selebihnya untuk Pengurus Daerah. Besarnnya uang iuran minimal adalah Rp. 10.000.- dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional.
  5. Hasil sumbangan/usaha lain di luar uang pangkal dan uang iuran harus dilaporkan kepada Musyawarah Nasional atau Musda.
  6. Musyawarah Nasional dibiayai oleh semua anggota IKATWI.
  7. Musyawarah Nasional dan Musda dapat memeriksa pertanggung-jawaban keuangan dengan membentuk “Panitia Pemeriksa Keuangan”.
  8. Keperluan Umum dari organisasi dibiayai bersama oleh Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat dengan memperhatikan kondisi Daerah.
  9. Biaya untuk keperluan Daerah setempat ditanggung oleh masing-masing Daerah yang bersangkutan menurut Keputusan Rapat Pengurus Daerah.
  10. Laporan keuangan dan hak milik organisasi beserta badan yang dibentuknya, harus dibuat sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap tahun.
  11. Laporan keuangan pada tingkat Daerah, disampaikan dalam rapat-rapat pada tingkat Daerah dan tembusan kepada Pengurus Pusat, serta bersifat terbuka untuk diperiksa.
  12. Laporan keuangan pada tingkat pusat, disampaikan dalam rapat-rapat pada tingkat pusat, Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional, dan bersifat terbuka untuk diperiksa.
  13. Ketentuan-ketentuan mengenai sistem pelaporan ditentukan dalam ketetapan-ketetapan tersendiri.

 

 

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

  1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATWI hanya dilakukan dalam Musyawarah Nasional.
  2. Rencana perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan Musyawarah Nasional yang hadir untuk memenuhi acara tersebut.

 

BAB XI

Pasal 21

Pembubaran Organisasi

  1. Pembubaran IKATWI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional
  2. Keputusan pembubaran IKATWI harus disetujui sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan yang hadir dalam Musyawarah Nasional.
  3. Sesudah pembubaran, maka segala hak milik IKATWI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

BAB XII

Pasal 22

Aturan Tambahan

  1. Setiap anggota IKATWI dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKATWI.
  2. Penyelesaian perbedaan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Pusat dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang berbeda pendapat.
  3. Bila terdapat hal-hal mendesak yang belum diatur dalam ART ini, Pengurus Pusat dapat mengambil kebijakan tersendiri yang sebelumnya dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dan harus dipertanggung jawabkan dalam raker atau Musyawarah Nasional berikutnya.
  4. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang menyangkut teknis operasional, diatur dalam suatu peraturan tersendiri oleh Pengurus Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

 

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 23

Pengesahan

  1. Dengan disahkanya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
  2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan.

 

 

 

  1. Hal hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini, akan diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.