logo
dpppusat
14 August 2019
INFO UPDATE
PERHATIAN BAGI SELURUH ANGGOTA IKATWI YANG SUDAH REGISTRASI MEMBER DIHARAPKAN AGAR MELAKUKAN PENGAJUAN KEGIATAN P2KB DENGAN MEMASUKKAN NOMOR STR DAN MASA BERLAKU STR | BAGI ANGGOTA YANG BEKERJA DI LUAR WILAYAH YANG DIPILIH HARAP SEGERA TERTIBKAN ADMINISTRASI KEANGGOTAANYA KARENA TIM VERIFIKASI WILAYAH ANDA TIDAK DAPAT MEMVERIFIKASI KEGIATAN ANDA DI CPD ONLINE DI LUAR WILAYAH | MULAI 2019 SEJAK E-STR MULAI DIBERLAKUKAN TIDAK DAPAT MENGURUS STR SECARA MANUAL DIKARENAKAN MTKP DIHAPUS DAN MTKI BERUBAH MENJADI KTKI | HARAP SEGERA MEMPERSIAPKAN DIRI ANDA, BIASAKAN ANDA MENGUPLOAD SETIAP ANDA MELAKUKAN KEGIATAN, AGAR ANDA TERBIASA DAN SIAP DENGAN SISTEM ONLINE YANG DIBERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH | CLP EDUCATION | GANGGUAN WICARA, BAHASA DAN KOMUNIKASI SOSIAL PADA ANAK | TUTORIAL PANDUAN CPD ONLINE DALAM BENTUK VIDEO | PANDUAN CPD ONLINE DALAM BENTUK TULISAN
Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR

IKATAN TERAPIS WICARA INDONESIA

( I K A T W I )

 

PEMBUKAAN

 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa memohon ridho dan bimbinganNya, kami Terapis Wicara Indonesia selaku warga negara Indonesia dan selaku Profesi, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab bertekad untuk berperan secara aktif dan arif sesuai dengan keahlian kami untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Bahwa untuk mewujudkan tekad tersebut, dibutuhkan kesatuan arah. Irama dan gerak yang dinamis dari seluruh warga Terapis Wicara Indonesia, dalam arti tetap teguh menjalin tali silaturahmi mutu profesionalisme seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa untuk mencipta dan terpeliharanya hal tersebut diperlukan Perkumpulan Terapis Wicara Indonesia atau yang disebut Ikatan Terapis Wicara Indonesia, dan oleh sebab itu kami Terapis Wicara Indonesia sepakat membentuk satu-satunya wadah Terapis Wicara Indonesia dalam suatu perhimpunan yang diberi nama :

 

IKATAN TERAPIS WICARA INDONESIA

 

Bahwa agar wadah tersebut harmonis, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna, maka disusunlah Anggaran Dasar Ikatan Terapis Wicara Indonesia sebagai berikut  :   

 

 

 

 

ANGGARAN DASAR

BAB I

IDENTITAS ORGANISASI

 

Pasal 1

 

Nama

 

Perhimpunan ini bernama Ikatan Terapis Wicara Indonesia disingkat IKATWI, sebutan dalam bahasa Inggris “The Indonesian Speech Therapist Associantion” disingkat ISTA.  

 

 

Pasal 2

 

Bentuk

 

IKATWI adalah suatu perkumpulan ikatan terapis wicara Indonesia selaku warga negara Indonesia dan atas dasar kesamaan profesi, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab bertekad untuk berperan secara aktif dan arif sesuai dengan keahliannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

 

 

Pasal 3

 

Tempat dan Kedudukan

 

Organisasi IKATWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Pasal 4

 

Waktu

 

Perkumpulan ini didirikan di Jakarta sejak tanggal satu November seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (1-11-1993) untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sebagai kelanjutan berdirinya Ikatan Ahli Bina Wicara Indonesia disingkat IKABWI pada tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima).

 

Pasal 5

 

Sifat

 

  1. Perkumpulan ini bersifat profesi non politik.
  2. Perkumpulan ini adalah organisasi tunggal sebagai wadah bagi terapis wicara untuk berkumpul dalam satu kesatuan profesi terapis wicara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

Pasal 6

 

Logo

 

Penjelasan Logo (sesuai dengan akta notaris)

 

 

Pasal 7

 

Bendera (sesuai dengan akta notaris) dan Mars

 

 

 

BAB II

 

DASAR LANDASAN DAN TUJUAN

 

Pasal 8

 

Dasar dan Landasan

 

Perkumpulan ini berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.  

 

Pasal 9

Tujuan

 

Perkumpulan ini bertujuan :

 

  1. Berperan aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia khususnya pada bidang gangguan komunikasi dan menelan
  2. Meningkatkan mutu profesionalisme terapis wicara
  3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat
  4. Mengembangkan sumber daya manusia Terapis Wicara Indonesia
  5. Mengembangkan keilmuan Terapi Wicara.

 

 

 

 

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 10

Kedaulatan perkumpulan adalah ada pada Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional.

 

 

 

 

BAB IV

 

BADAN PELAKSANA ORGANISASI

 

Pasal 11

Organisasi IKATWI memiliki lingkup:

 

  1. Nasional disebut tingkat pusat yang terdiri dari dewan pengurus pusat, majelis kolegium dan majelis kehormatan
  2. Provinsi disebut tingkat wilayah yaitu dewan pengurus wilayah
  3. Kabupaten/kota disebut tingkat cabang yaitu dewan pengurus cabang

 

 

 

 

BAB V

 

SUSUNAN PENGURUS

 

Pasal 12

Pengurus Pusat

Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari unsur ketua, unsur sekretaris, unsur bendahara dan 3 divisi yaitu divisi organisasi, divisi hubungan masyarakat serta divisi penelitian dan pengembangan.

 

 

Pasal 13

Majelis Kehormatan

 

Majelis kehormatan sekurang-kurangnya tiga orang yaitu ketua dan anggota

 

Pasal 14

Majelis Kolegium

 

Majelis kolegium sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota

Pasal 15

 

Pengurus Wilayah

Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara dan divisi-divisi.

 

 

Pasal 16

 

Pengurus Cabang

Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan bendahara.

BAB VI

PIMPINAN

Pasal 17

KETUA

 

  1. Pimpinan IKATWI berada pada ketua umum.
  2. Ketua umum dipilih oleh Musyawarah Nasional.

 

 

 

 

BAB VII

Masa Jabatan Pengurus

Pasal 18

Masa Jabatan Pengurus Pusat

Masa Jabatan Pengurusan Pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) kali periode, Ketentuan mengenai Masa Jabatan Pengurus Pusat akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

Pasal 19

 

Masa Jabatan Pengurus Wilayah

Masa  Jabatan Pengurus Wilayah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) kali periode. Ketentuan mengenai masa jabatan Pengurus Wilayah akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

     

Pasal 20

 

Masa Jabatan Pengurus Cabang

Masa  Jabatan Pengurus cabang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 (dua) kali periode. Ketentuan mengenai masa jabatan Pengurus cabang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

 

BAB VIII

 

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

 

Pasal 21

 

Keanggotaan

 

Anggota IKATWI terdiri dari :

  1. Anggota Biasa
  2. Anggota Luar Biasa
  3. Anggota Kehormatan

Pasal 22

Hak dan Kewajiban

  1. Anggota IKATWI memiliki hak :    

 

  • Anggota IKATWI berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan maupun tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi dan memiliki hak pilih dan dipilih.
  • Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, pertanyaan lisan dan atau tertulis kepada pengurus dan mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyai hak pilih dan dipilih.
  • Tiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas profesi.
  • Tiap anggota berhak mendapatkan manfaat dari upaya organisasi profesi untuk mensejahterakan anggotanya.

 

 

  1.  Anggota IKATWI memiliki kewajiban :

 

  • Anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjungtinngi dan mengamalkan sumpah profesi terapis wicara dan kode etik, mematuhi AD dan ART, ketentuan terapi wicara dan peraturan yang berlaku serta selalu menjaga dan mempertahankan Terapi Wicara dan membayar iuran anggota.
  • Anggota kehormatan berkewajiban mematuhi AD dan ART serta segala peraturan dan keputusan Terapi Wicara, serta selalu menjaga dan mempertahankan kehormatan Terapi Wicara. 

 

 

  1.  Hak dan kewajiban anggota sesuai dengan status keanggotaannya.

  

 

 

BAB IX

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal 23

MUSYAWARAH

  1. Musyawarah Nasional adalah musyawarah tertinggi pada tingkat pusat
  2. Musyawarah Wilayah  adalah musyawarah pada tingkat Propinsi
  3.     Musyawarah Cabang adalah musyawarah pada tingkat Kabupaten / Kota
  4. Wewenang Musyawarah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

  

Pasal 24

MUSYAWARAH LUAR BIASA

 

  1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan oleh Pengurus Pusat apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dewan pengurus wilayah ( DPW ).
  2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan oleh Pengurus Wilayah apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota di wilayah tersebut.
  3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan oleh Pengurus Cabang apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota di cababng wilayah tersebut.
  4. Wewenang Musyawarah Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

 

Pasal 25

RAPAT-RAPAT

  1.  Rapat Kerja terdiri dari :
  2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
  3. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)
  4. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
  5.  Rapat Kerja Nasional, Wilayah dan Cabang diadakan sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali.
  6.  Wewenang rapat-rapat akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

 

 

BAB X

 

HUBUNGAN KELUAR

 

Pasal 26

 

  1. Hubungan keluar secara Nasional maupun Internasional dilakukan oleh Pengurus Pusat, wilayah dan ataupun cabang atas pengetahuan Pengurus Pusat.
  2. Pengurus Pusat, Wilayah dan Cabang dapat melakukan hubungan dengan instansi Pemerintah dan instansi lainnya didalam dan luar negeri, selama hal tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi. 

 

 

 

 

 

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 27

SUMBER KEUANGAN

 

  1. Keuangan IKATWI diperoleh dari :
  2. Biaya pendaftaran dan iuran anggota
  3. Subsidi yang tidak mengikat
  4. Usaha-usaha yang sah
  5. Besarnya biaya pendaftaran dan Iuran anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  6. Pedoman Penggunaan Kekayaan dan dana perkumpulan diatur dengan Peraturan Pengurus Pusat dan ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional.
  7. Perimbangan keuangan antara Perkumpulan Pusat dan Daerah diatur dengan Peraturan Pengurus Pusat dan ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional.

 

 

 

BAB XII

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

 

  1. Pengubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
  2. Dihadiri sekurang-kurang nya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh utusan wilayah yang memiliki hak suara.
  3. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 50% +  1 dari jumlah  suara yang hadir.

 

 

 

 

BAB XIII

PEMBUBARAN PERKUMPULAN

Pasal 29

 

  1. IKATWI hanya dapat dibubarkan dengan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
  2. Dihadiri  sekurang-kurangnya 3 / 4  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota
  3. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga ) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

 

 

 

 

BAB XIV

Pasal 30

Pembagian kekayaan dan atau penyelesaian segala hal yang berkaitan dengan pembubaran IKATWI diputuskan oleh Musyawarah Nasional dan Musyawarah Luar Biasa.

   

 

 

 

BAB XV

 

PENUTUP

 

Pasal 31

  1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
  3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan.